Sabtu , 20 Desember 2014
HEADLINES
Anda Berada di: Home | Nasional | HMI Cabang Padang Sidempuan Aksi Di Bundaran HI: Mendesak KPK menangkap Drs Bachrum Harahap

HMI Cabang Padang Sidempuan Aksi Di Bundaran HI: Mendesak KPK menangkap Drs Bachrum Harahap

Mahasiswa HMI Pd. Sidempuan melakukan orasi di Bundaran Hi menuntut agar KPK segera menangkap Bupati  Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap tadi siang (Rabu-3/4/2013)

Mahasiswa HMI Pd. Sidempuan melakukan orasi di Bundaran Hi menuntut agar KPK segera menangkap Bupati Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap tadi siang (Rabu-3/4/2013)

JAKARTA(CARE)-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).cabang Padang Sidempuan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, aksi tersebut menuntut agar Bupati Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap  di tangkap beserta kroninya, sebab  HMI menilai selama kepemimpinanya hanyalah memperkaya diri sendiri.

Aksi yang berlangsung Rabu 03/04/2013 tersebut  dikoordinir oleh Alwi Pohan.Mara Kali Harahap dan Hendra Ibraim Siregar yang langsung ke Bundaran Hotel Indonesia. Demo tersebut buah dari ketidak percayaan terhadap Kejaksaan Padang Sidempuan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah sirna setelah sekian  lama  proses hukum diabaikan.

Pandangan HMI yang disampaikan oleh Alwi dan Hendra bahwa “Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, lahir melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara  adalah Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari 8  (delapan) Kecamatan ditambah 10 (sepuluh) Desa dari Kecamatan Padangsidimpuan Timur (sesuai amanat UU RI No. 37/2007, 10 desa tersebut dimasukkan dalam satu Kecamatan). Saat ini Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 386Desa/Kelurahan.

Suasana demo para mahasiswa HMI Pd. Sidimpuan di Bundaran Hotel Indonesia

Suasana demo para mahasiswa HMI Pd. Sidimpuan di Bundaran Hotel Indonesia

Sebagai daerah pemekaran baru dan sesuai tujuan pemekaran itu sendiri yaitu untuk melayani masyarakat lebih optimal serta memajukan  perekonomian masyarakat, dilihat dari kondisi Kabupaten Padang LawasUtara mulai lahirnya sampai dengan saat ini dibawah kepemimpinan  Bupati Drs. Bachrum Harahap, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius untuk ditindak secara tegas dan diperbaiki yaitu :

a.    Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Dengan adanya pemekaran Kabupaten, diharapkan Pemerintah Daerah yang baru dapat meletakkan sendi-sendi Pemerintahan yang baik, sehingga perkembangan daerah baru dapat lebih baik dari Kabupaten Induknya,baik itu dari segi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerahdan Perkembangan Daerah ke depan.Memperhatikan visi misi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjadikan Kabupaten Padang Lawas Utara yang Beradat, Cerdas dan Beriman, dapat disimpulkan bahwa visi misi tersebut hanya sekedar slogan. Adapun gambaran potret perjalanan Kabupaten Padang Lawas Utara selama  kepemimpinan Drs. Bachrum Harahap dari Tahun 2008 s/d 2013 dapatdiuraikan sebagai berikut :

1.Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan HuluSihapas (hanya Peraturan Bupati) mencerminkan bahwa Bupati tidakmemperhatikan Penataan Pemerintahan dengan baik, memandang segalasesuatunya dapat diselesaikan dengan jalan politik. Selain itu pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas ini tanpa melalui kajian Akademik sebagaimana disyaratkan oleh PP RI Nomor 19 Tahun 2008 TentangKecamatan. Khusus Kecamatan Simangambat, sampai dengan saat ini (lebihkurang 3 Tahun) Camatnya masih Pelaksana Tugas (Plt), suatu kondisiyang tidak lazim dan tidak ditemui di daerah lain, seorang Camat Plt selama 3 tahun lebih.


2.  Besarnya peranan Sanak Saudara Bupati terutama anak kandung Bupati
yang bernama Andar Amin Harahap (sekarang Walikota Padangsidimpuan)dalam mengatur jalannya Pemerintahan terutama dalam penempatan pejabatstruktural, penerimaan CPNS, pengaturan proyek-proyek, pengangkatanSekdes menjadi PNS, dan sebagainya yang berkaitan dengan wewenangBupati (Bapak kandungnya). Tidak heran jika Andar Amin Harahap yangbaru 6 (enam) tahun menjadi PNS dapat mencalonkan diri menjadi CalonBupati Tapanuli Selatan, dua tahun kemudian ikut lagi dalam pencalonanmenjadi Walikota Padangsidimpuan. Diduga dan Sudah menjadi rahasiaumum bahwasanya sebagian besar dana APBD Kabupaten Padang Lawas UtaraTahun 2012 dan dana-dana yang dikumpulkan dari proyek-proyek tersebutdiatas dijadikan modal untuk menjadi Walikota Padangsidimpuan.


Setelah Andar Amin Harahap duduk menjadi Walikota Padangsidimpuan,
jabatan yangsebelumnya dipegang oleh Andar Amin Harahap yaitu KepalaBidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah digantikan oleh adikkandungnya sendiri yang bernama Reski Basyah Harahap. Terlihat bahwatongkat estafet pemegang kendali dalam penempatan pejabat maupun mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara harusdipegang oleh anak kandung Bupati Padang Lawas Utara Drs. BachrumHarahap. Diduga hal ini sengaja untuk mengumpulkan dana dari para PNSyang ingin menduduki jabatan tertentu dan tentunya tidak terlepas darirencana incomben / pencalonan kembali Drs. Bachrum Harahap sebagaiBupati Padang Lawas Utara untuk periode 2013 – 2018.


3. Ditunjuknya Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah (PPKAD) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah mulaiTanggal 9 Maret 2011 sampai sekarang. Diduga penunjukan ini adalahsupaya pencairan dana yang dibutuhkan dalam mendukung Andar AminHarahap menjadi Walikota Padangsidimpuan dan Drs. Bachrum Harahapmenjadi Bupati Padang Lawas Utara (incomben) pada Tahun 2013 ini dapatberjalan lancar. Begitu juga dengan pencairan proyek-proyek yangpenyelesaiannya asal jadi. Tanpa memenuhi syarat pertanggungjawabantermin, diduga dana proyek dapat cair 100% kenyataan di lapangan proyek tersebut belum selesai.


4.Tatanan Pemerintahan tidak terarah, para kepala SKPD hanya sekedar
melaksanakan tugasnya terkesan pasif takut apabila langkah yangdiambil dalam melaksanakan tugas menjadi salah dimata pimpinan, karenaBupati Padang Lawas Utara tidak pernah memimpin rapat, jarang masukkantor, tidak membina bawahannya dan tidak pernah mengadakan kunjungan  ke lapangan. Janji politik yang diucapkan disaat kampanye dahulu hanyasekedar slogan.

 

Diduga banyak proyek Bidang Pendidikan yangdilaksanakan asal jadi, bahkan Tahun 2012 proyek di Bidang Pendidikandilaksanakan secara swakelola dimitrakan kepada wartawan, LSM, Ormasdan OKP. Hal ini bertentangan dengan Juklak dan Juknis tentang Proyeksecara Swakelola. Begitu juga dengan proyek Bidang Pekerjaan Umumbanyak yang terbengkalai dan tidak selesai dikerjakan sampai denganakhir Tahun 2012.


5.Dibangunnya Kantor Kecamatan Pemekaran yaitu Kantor Kecamatan
Halongonan Timur (sudah dapat Rekomendasi dari Gubsu), KantorKecamatan Ujung Batu dan Kantor Kecamatan Padang Bolak Tenggara (keduakecamatan ini belum mendapat rekomendasi Gubsu karenaMoratoriumKemendagri), anggaran pembangunan Kantor Kecamatan tersebut/unitadalah Rp. 2.500.000.000,00. Dilihat dari aspek kelayakannya,pembangunan Kantor Kecamatan tersebut tidak tepat sasaran karenaKecamatan tersebut belum diresmikan pembentukannya akan tetapi sudahdisiapkan bangunannya. Diduga ada kepentingan dibalik pembangunangedung kantor tersebut.


6.Pelaksanaan proses tender Pembangunan gedung Kantor Bappeda, Dinas
PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan GOR (Gedung Olah Raga)Pelebaran Jalan Lintas Gunung Tua-Padang Sidempuan yang menyalahi dari  aturan yang ada, dimana tender proyek dilaksanakan sementara tanahuntuk pembangunan gedung kantor dimaksud belum dibebaskan.

 

Hal inimenggambarkan perencanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan terkesan dipaksakan dan mendadak/otoriter sesuai  perintahBupati Padang Lawas Utara.

7.DPRD sebagai lembaga legislatif lebih cendrung mengikuti keinginanBupati. Sebagai seorang mantan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan(2 periode) Bupati Padang Lawas Utara dapat mengendalikan semuaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Tidak adaAnggota DPRD yang berani menantang maupun membantah Bupati.

b. Pembangunan Ekonomi Masyarakat  Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan, Bupati Padang LawasUtara tidak banyak melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan   dari suatu daerah pemekaran. Peranan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi masyarakatnya tidak dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan dan yang berperan besar hanyalah kroni dankeluarga besar Bupati saja. Kabupaten Padang Lawas Utara yang dulunyaterkenal sebagai daerah peternakan dan pertanian tidak mendapatdukungan dari Pemerintah Daerah. Masyarakat Padang Lawas Utara hanyabergantung kepada pasokan daging dan sayuran dari luar daerah.

 

Suasana  demo mahasiswa HMI  Pd. Sidimpuan di Bundaran Hotel indonesia

Suasana demo mahasiswa HMI Pd. Sidimpuan di Bundaran Hotel indonesia

Tidak adanya pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada WakilBupati maupun Sekretaris Daerah, menyebabkan para Pejabat Strukturalsering tidak tahu arah dan bingung dalam melaksanakan tugasnya. Halini berdampak kepada tidak adanya program pembangunan yang dapatdirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat diuraikan sebagai
berikut :


1.    Diberikannya bantuan kepada organisasi pemuda (seperti AMPI,
Kosgoro, dll) padahal induk organisasi kepemudaan adalah KNPI. Hal initidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.


2.    Kurangnya program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang menyentuh
masyarakat kecil dan petani. Khususnya di bidang pertanian, programpencetakan sawah baru diduga terdapat pemotongan dana dan pelaksanaankegiatan yang fiktif. Begitu juga dengan sarana pengairan irigasi, jangankan membangun saluran irigasi yang baru, saluran yang sudah adakurang mendapat perhatian perbaikan maupun peningkatan. Padahal hanya2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan lumbung padi, yaitu Kecamatan Portibi dan Kecamatan Batang Onang. Halini menyebabkan sebagian besar luasan sawah yang ada di kedua  Kecamatan tersebut pengairannya bergantung kepada curah hujan.


3.    Di Bidang Kehutanan terutama yang berkaitan dengan kawasan Register
40, Bupati Padang Lawas Utara mengeluarkan  Ijn Lokasi pada lahanRegister 40, yaitu Ijin Lokasi Koperasi Bukit Harapan I dan BukitHarapan II. Hal ini sangat bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642/K/PID/2006 Tanggal 12 Pebruari 2007 yangmenyatakan bahwa lahan Register 40 dikembalikan kepada Negara. Dalam  Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 60/Menhut-II/2008.

c. Secara keseluruhan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kepemimpinanDrs. Bachrum Harahap Bupati Padang Lawas Utara, banyak ditemuipelanggaran, baik itu dari administrasi pemerintahan, rekruitmen PNSyang diduga mematok sejumlah dana, penempatan jabatan strukturaldengan tarif tertentu dan pemotongan setiap pencairan kegiatan padasetiap SKPD dan proyek Pemerintah Daerah. Terutama dalam Tahun 2012,banyak proyek pembukaan jalan dan pembangunan gedung sekolah yangtidak selesai dikerjakan sampai akhir tahun.

d. Dengan kondisi ini, masyarakat khususnya para mahasiswa seringmelakukan demonstrasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya masalahrangkap jabatan, pemekaran kecamatan yang tidak sesuai Peraturanperundang-undangan, pemilihan kepala desa yang tidak jujur dan adil serta masalah lain yang berkaitan dengan program dan kegiatanPemerintah Daerah. Semua demontrasi yang dilakukan tidak pernahdigubris oleh Pemerintah Daerah.

Bila ditelisik lebih dalam lagi, terlalu banyak kesalahan yang terjadidalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi di KabupatenPadang Lawas Utara dari tahun 2008 s/d 2013 ini, baik itu yang sengaja  dilakukan maupun tidak, hasilnya masyarakat Padang Lawas Utara yang  menjadi korbannya. Dana negara yang diharapkan dapat memacu  pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan daerah, lebih banyakdinikmati oleh mereka yang masuk dalam “keluarga istana” Bupati PadangLawas Utara. Otonomi Daerah yang diberikan melalui UU No 32 Tahun 2004telah memunculkan tokoh-tokoh korupsi di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menjadikan keluarga besarnya sebagai alat untukmenggerogoti dana anggaran pembangunan yang seyogyanya diperuntukkanbagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Sebagai cacatan penting untuk menjadi pemikiran bagi Lembaga Negarayang bertugas menegakkan hukum di negeri tercinta ini, bahwasanya Drs.Bachrum Harahap telah ditetapkan sebagai “TERSANGKA” Kasus KorupsiDana Belanja Rutin Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2001-2002 sebesarRp. 7.500.000.000,00 (7,5 Milyar) sewaktu beliau menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal ini dapat dilihat dari Nota DinasJaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung Muda Tindak PidanaKhusus Nomor R. 1108/D/Dek/I/ 07/2008 Tanggal 08 Juli 2008 PerihalMohon dilanjutkan kasus korupsi Drs. Bachrum Harahap, Dkk. Dalam Nota Dinas dimaksud (foto copy terlampir) disebutkan bahwa penanganan kasustersebut diatas, telah ditentukan tersangkanya yaitu Sdr. Drs. BachrumHarahap, Dkk sebagaimana tercantum Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Nomor : Print-01/N.2.20/FD.1/01/2005.

Yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dicari jawabannya adalahbagaimana bisa seorang tersangka dapat mencalon menjadi Kepala Daerahdan menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara sampai sekarang ini,apakah status tersangka yang bersangkutan masih berlaku sampai saatini dan kenapa tidak ditindaklanjuti.

Sebagai bahan lampiran dukungan pandangan umum ini dapat kamisampaikan antara lain sebagai berikut :


1.Temuan Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008 Pada Pemerinta Kab Padang Lawas        Utara BPK RI PerwakilanPropinsi Sumatera Utara tanggal 10 November s/d 4 Desember 2009.


2.Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan
Perundang-undangan dalam kewrangka pemeriksaan laporan keuanganpemerintah kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2009 No.27 aB/XVIII.MDN/01/2011.


3. Laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada
m Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2009. No.27b/S/XVIII.MDN/01/2011.


4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan HasilPemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 413.A/S/XVIII.MDN/09/2011Tanggal 15 September 2011.


5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan HasilPemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor :413.B/S/XVIII.MDN/09/2011 Tanggal 15 September 2011.


6. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan HasilPemeriksaan Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan Perundang-Undangan Nomor: 413.C/S/XVIII.MDN/09/2011 Tanggal 15 September 2011.


7. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011. Laporan HasilPemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 62.A/LHP/XVIII.MDN/09/2012Tanggal 7 September 2012.


8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011. Laporan HasilPemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor :62.B/LHP/XVIII.MDN/09/2012 Tanggal 7 September 2012.


9. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012. Laporan HasilPemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 62.C/LHP/XVIII.MDN/09/2012 Tanggal 7 September 2012.


10.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Lawas
Utara Tahun 2009,2010 dan 2011. LKPJ tersebut memuat pelaksanaanProgram dan Kegiatan yang dilaksanakan Bupati Padang Lawas Utaraselama Tahun 2009, 2010 dan 2011 dan disampaikan kepada DPRD KabupatenPadang Lawas Utara. Diduga isi laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak semua SKPD melaporkan hasil Programdan Kegiatan yang dilaksanakannya, sehingga Bupati Padang Lawas Utaramemberikan laporan yang seadanya kepada DPRD Kabupaten Padang LawasUtara.


11.  Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun Anggaran 2012.

 

12. Surat pernyatahan sikap dari Forum Komunikasi Guru Honorer KabPadang Lawas Utara.


13. SK  salah satu korban diduga  Palsu, tidak sedikit warga yang jadi
korban CPNS dalam masa percobaan  di perkirakan secara materil sebesarkurang lebih Rp.7.000.000.000


14.  Surat Kesepakatan akan mengganti Lapangan Bola


15.  Surat  tanggapan atas pengaduan masyarakat dari KPK tentang
penanggulangan bencana alam.

HMI Cabang Padang Sidempuan menyampaikan di Bundaran terbut agarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum atasdugaan yang dimaksud dan Andar Amin Harahap selaku putra Drs BachrumHarahap terhitung baru 6 Tahun jadi PNS sudah bisa mencalonkan dirijadi Bupati Tap-Sel dan Walikota Padang Sidempuan dapat darimanadananya dan poin-poin yang diatas.

Alwi Pohan kepada cahayareformasi.com mengatakan “Kurang lebihnyapenyampaian ini,dapat di simpulkan bahwa Drs Bachrum Harahap didugamemanfaatkan politiknya mencari kekuasaan di wilayah Tapanuli BagianSelatan secara terang-terangan,sementara secara releksi memandang parapenegak hukum di wilayah Sumatera Utara telah tertidur nyenyak akibatkipas-kipasan rupiah yang bersumber dari Kabupaten Padang LawasUtara,meskipun para aktipis berkoar-koar hingga tenggorokan keringhanyalah Anjing Menggonggong Kapilah Berlalu dengan kata lain hanyasuara belaka yang tak bermanfaat.sehingga harapan satu-satunya  hanyalah tindakan dari Bapak Abraham Samad agar sudi kiranya menindaklanjuti atas laporan ini.

Masih segar dalam ingatan sambung Hendra Siregar.”Hendri Nenggola dariKejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan kapada kami saat Unjuk rasa di depan kantor Kajatisu.”siap digantung jika Pelebaran jalan  Lintas Gunung Tua -Padang Sidempuan dengan dana sebesar Rp 1.450.000.000 tidak tuntas , nyatanya hingga saat ini belum ada yangterjerat keranah hukum.

Padahal beber Hendra Ibrahim Siregar.”Jelas kesalahan didalamnya SP2Dsudah terbit/dikeuarkan sementara fisiknya belum selesai.dan pelebarnjalan itusendiri bertentangan denganperaturandan perundang-undangan.

Maka kami langsung datang ke Bundara HI ini memberitahukan bahwa KabPadang Lawas Utara adalah ATM berjalan bagi penegak hukum di SumateraUtara.itupun,,perlu disampaikan kapada Abraham Samad selaku ketua KPKtidak mampu lagi mengusut apa yang kami sampaikan, tolonglah tunjukkandi mana alamat Allah SWT.ujar Alwi dan Hendra mengakhiri.(Mauliddar S)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top