Jumat , 25 Juli 2014
HEADLINES
Anda Berada di: Home | Daerah | Demo Mahasiswa: Bupati Padang Lawas Utara tak tersentuh Hukum

Demo Mahasiswa: Bupati Padang Lawas Utara tak tersentuh Hukum

Massa Mahasiswa tengah berhadap-hadapan dengan aparat keamanan

Massa Mahasiswa tengah berhadap-hadapan dengan aparat keamanan

PALUTA(CARE)-Sekitar 60-an Mahasiswa Paluta Bersatu(MPB) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Padang Lawas Utara tadi siang, Jumat, 03/5/2013.

Unjukrasa mahasiswa tersebut menuntut agar pihak Kejaksaan menangkap Bupati Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap serta antek-anteknya.

Massa  mendesak agar Bachrum segera dipenjarakan terkait sudah ditetapkannya sebagai  tersangka korupsi sebesar 7,5 Milyar semasa dirinya menjadi ketua DPRD Tapanuli Selatan.

Mereka juga menduga Drs Bachrum Harahap telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang, sebab KPKS Bukit Harapan Satu dan Dua sudah terikat oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642/K/PID/2006 tanggal 12 Pebruari 2007, barang bukti yang disita berupa perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas kurang lebih 23.000 hektar yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, dan seluas kurang lebih 24.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT.Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya dirampas untuk negara dalam hal ini Departemen Kehutanan. Ujar Hendra Ibraim kordinator aksi kepada Cahayareformasi.com.

Atas berbagai kajian dan analisa terhadap Keputusan tersebut bahwa Bupati Kab Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap, Badan Perijinanan Kab Padang Lawas Utara Drs Mara Lobi Siregar , Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Padang Lawas Utara Ir Marathaib Harahap Plt Camat Simangambat Busroh Lakum Harahap S.Sos yang di duga telah mengangkangi keputusan MA-RI disinyalir demi kepentingan Dana Pilkada Tap-Sel dan Pilkada Walikota Padang Sidempuan Putra Drs Bachrum Harahap yaitu Andar Amin yang saat ini Walikota Padang Sidempuan” Beber Hendra.

“Tentang Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 503/219A/K/2012 dan Nomor:503/219B/K/2012. Tentang  Izin  Lokasi  Pabrik  Kelapa Sawit PT.Tor Ganda Bukit Harapan I & II” sudah jelas menyepelekan keputusan tertinggi di NKRI ini “sambung Alwi Pohan”

Sudah diatur pula di “Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.60/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan Dan PT. Torganda Serta Koperasi Parsub Dan PT. Torus Ganda Di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas Kurang Lebih 47.000 Hektar Propinsi Sumatera Utara.

“Bab II Pengelolaan Bagian Kesatu Tanaman Kelapa Sawit Pasal 8 ayat 3 yaitu. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, dilarang melibatkan manajemen KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT.Torus Ganda, tetapi kenapa beraninya dia menerbitkan surat itu, berarti Drs Bachrum Harahap mendirikan kekuasaan diatas kekuasaan “. kata Alwi Pohan lagi.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, demonstrasi tersebut Bupati Kab Padang Lawas Utara tak berani memperlihatkan diri, massa  di sambut oleh Plt Sekdakab Padang Lawas Utara, namun sambutan tersebut kurang memuaskan mahasiswa, sehingga melanjutkan aksi kekantor DPRD Paluta.

Situasi hampir ricuh akibat kesalah pahaman antara mahasiswa dengan kepolisian. (Mauliddar S)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top