Bupati Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma, M.Si

Bupati Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma, M.Si

Waisai (Care)- Bertempat di ruang Bidang Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Raja Ampat, Rabu 13 Februari 2012, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di resmikan oleh Bupati Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma, M.Si, di dampingi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo.

Sebelum di lounching oleh Bupati Raja Ampat, Kepala LKPP, Agus Raharjo memberikan sambutan antara lain mengatakan, LPSE Raja Ampat merupakan yang ketiga setelah Pemda Provinsi Papua Barat dan Pemda kabupaten Manokwari.

LKPP adalah lembaga pemerintah setingkat Kementrian yg di bentuk oleh Presiden pada tahun 2008, mempunyai tugas hanya di bidang pengadaan barang dan jasa.

Agus Raharjo memuji kinerja Bupati Raja Ampat yang memberi dukungan dan perhatian khusus sehingga LPSE Raja Ampat merupakan yang tercepat dilounching. Pasalnya menurut Agus Raharjo, pihaknya baru saja melatih para pengelola LPSE kabupaten Raja Ampat pada minggu ketiga bulan Januari di Jakarta dan diresmikan bulan Februari, sehingga hal ini merupakan nilai tambah bagi Pemda Raja Ampat.

Dalam Sambutannya itu Kepala LKPP berkali- kali menyampaikan terimakasih kepada Bupati Raja Ampat karena daerah yang baru mekar tapi dapat mengalahkan kota kabupaten di sekitar Sorong Raya.

Dengan hadirnya LPSE maka para pengusaha di Raja Ampat melakukan Penawaran tidak perlu datang di Kantor, tetapi cukup ke Warnet untuk mendaftar, dan setelah terdaftar di LPSE maka Pengusaha tersebut dapat mengikuti lelang di seluruh Indonesia.

Tender proyek mulai tahun 2013 wajib melalui LPSE sehingga Agus Raharjo mengharapkan LPSE yang baru terbentuk dapat melayani semua pengusaha yang berada di Raja Ampat dan juga pengusaha di daerah- daerah terdekat lainnya di Papua Barat.

Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma, M.Si dalam sambutanya mengatakan hadirnya LPSE tidak perlu dipandang sebagai tantangan tetapi peluang dan kesempatan bagi kita untuk untuk mempercepat dan mempermudah serta memperbaiki tata cara pengadaan barang dan jasa. Disamping itu cara ini mempersempit upaya tindakan penyalahgunaan wewenang.

Bupati mengharapkan dengan sistem ini maka pada tahun 2013 ini sistem pengelolaan keuangan daerah di Raja Ampat akan menjadi lebih baik. (CR1)